Ribuan Warga PSHT Pusat Madiun Komitmen Jaga Kondusivitas Bulan Suro

Cakrawalabarat.com, MADIUN – Ribuan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang tergabung dalam Loyalis Persaudaraan Setia Hati Terate Madiun Raya mendeklarasikan diri untuk mengawal hasil parapatan luhur yang telah menetapkan Moerdjoko sebagai Ketua Umum PSHT dan Issoebiantoro sebagai Dewan Penasihat PSHT.

Ribuan pesilat itu berkumpul di Padepokan Agung PSHT, Jalan Merak, Kota Madiun, pada Sabtu (2/5/2026).

Tokoh PSHT Pusat Madiun, Tono Suharyanto, mengatakan setiap pengurus cabang hingga tingkat kepengurusan terbawah ikut menjaga kondusivitas Bulan Suro, karena ada agenda besar PSHT yakni pengesahan warga baru.

“Kami berharap Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun bisa aman, lancar dan tidak ada gangguan Kamtibmas,” kata dia.

Tono meminta kepada warga PSHT untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi dalam menghadapi dinamika organisasi. Apalagi saat ini ada informasi liar yang beredar mengenai pengurus PSHT lain yang disahkan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

Dia menegaskan supaya IPSI untuk melakukan peninjauan kembali putusan mengenai keabsahan tersebut karena terkait dinamika kepengurusan PSHT saat ini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Lebih lanjut, Tono menegaskan kepada siapa saja yang menggunakan Padepokan PSHT di Jalan Merak harus mendapatkan izin dari pengurus pusat yang dinahkodai Moerdjoko dan Issoebiantoro.

Koordinator Apel Siaga PSHT Pusat Madiun, Puguh Tri Prayogo, menjelaskan jumlah pesilat yang loyal terhadap PSHT Pusat Madiun di Kabupaten dan Kota Madiun mencapai 180.000 orang. Angka ini belum dari kabupaten/kota lain.

Puguh menjelaskan untuk yang hadir dalam apel ini hanya dibatasi 500 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan di Madiun Raya.

Menurut dia, apel siaga itu bertujuan untuk memperkuat soliditas warga SPHT Pusat Madiun yang kini tengah mengalami dinamika organisasi, terlebih lagi setelah adanya surat dari IPSI yang mengesahkan salah satu kepengurusan PSHT yang kini masih dalam sengketa.

Keputusan itu, menurut dia, justru bisa menimbulkan letupan-letupan konflik horizontal hingga gesekan fisik sesama warga PSHT.

“Kami tidak berharap ada konflik horizontal dari warga yang mengartikan kebijakannya yang salah, akhirnya bertindak di luar batas dan kapasitas mereka hingga melarang kita melaksanakan latihan yang akhirnya memancing loyalis-loyalis ini terprovokasi,” tegasnya.